Ribuan Buruh Demo Kepung Istana Negara
Ribuan Buruh Demo Kepung Istana Negara. Ribuan buruh dari berbagai daerah mengepung Istana Negara di Jakarta Pusat pada Rabu (28/1/2026) dalam aksi nasional besar-besaran yang dipimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Massa yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur berkumpul sejak pagi di kawasan Patung Kuda sebelum bergerak mendekati pagar Istana, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pengupahan dan ancaman PHK massal. REVIEW FILM
Tuntutan Utama yang Menggelora
Aksi ini membawa tiga tuntutan pokok yang langsung disorot ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai terlalu rendah dan tidak mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Buruh menilai besaran UMP saat ini membuat pengeluaran sehari-hari masih “nombok”, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus naik. Kedua, pengembalian atau revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat yang dianggap melanggar aturan pengupahan nasional serta putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Ketiga, penyelamatan sekitar 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur, yang terancam PHK massal setelah perusahaan mengalami masalah keuangan dan belum membayar gaji selama beberapa bulan.
Massa aksi, termasuk ratusan buruh Pakerin yang ikut bergabung, menekankan bahwa pemerintah pusat harus turun tangan langsung. Mereka bahkan menyatakan siap menginap dan mendirikan tenda di depan Istana jika tuntutan tidak segera ditanggapi.
Situasi di Lapangan dan Pengamanan Ketat
Demonstrasi berlangsung kondusif meski massa cukup besar, dengan estimasi ribuan orang memadati area sekitar Monas hingga Istana. Titik kumpul utama di Patung Kuda mulai ramai sejak pukul 10.00 WIB, diikuti orasi dan long march menuju Istana Negara. Polisi mengerahkan lebih dari seribu personel gabungan dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan jalannya aksi, termasuk menjaga lalu lintas di ruas-ruas sekitar Medan Merdeka dan Silang Selatan Monas yang sempat mengalami kemacetan. Beberapa perwakilan buruh sempat menitipkan surat tuntutan ke Sekretariat Negara, meski tidak mendapat kesempatan audiensi langsung, yang memicu kekecewaan di kalangan massa.
Selain di Istana, aksi serentak juga digelar di kantor YouTube Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital, terkait isu pemblokiran kanal media sosial Partai Buruh yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat.
Dampak dan Respons Pemerintah
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar buruh di awal 2026, menandai ketegangan antara kelas pekerja dengan kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mengubah keputusan UMP 2026, sementara pemerintah pusat belum memberikan respons resmi atas tuntutan tersebut. Buruh KSPI, dipimpin Said Iqbal, menegaskan aksi akan berlanjut jika tidak ada penyelesaian konkret, termasuk potensi aksi lanjutan di daerah-daerah lain.
Kesimpulan
Ribuan buruh yang mengepung Istana Negara hari ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sinyal kuat bahwa isu upah murah dan ancaman PHK tetap menjadi bom waktu bagi stabilitas ketenagakerjaan. Dengan tuntutan yang jelas dan sikap tegas untuk bertahan di lapangan, aksi ini memaksa pemerintah menghadapi realitas kekecewaan buruh terhadap kebijakan pengupahan. Jika tidak ditangani cepat, gelombang protes serupa berpotensi membesar, menguji komitmen pemerintahan baru dalam melindungi hak-hak pekerja di tengah tantangan ekonomi nasional.
You may also like
Leave a Reply